How much pension does an Indonesian vice president get after resigning? Rp20.16M base, family allowances, house, car, lifetime healthcare, per Law 7/1978.

AI Ilustration

Wapres Mundur, Dapat Apa Aja Sih? Beneran 23 Juta Sebulan Seumur Hidup?

Oke jadi jawaban singkatnya gini: iya, wapres yang mengundurkan diri tetap dapat pensiun seumur hidup, karena mundur itu dihitung "berhenti dengan hormat". Pensiun pokoknya 100% dari gaji pokok terakhir, yaitu Rp20,16 juta. Kalau ditambah tunjangan istri dan anak, totalnya memang nyampe sekitar Rp23 juta per bulan. Belum termasuk rumah, mobil plus sopir, dan biaya kesehatan yang ditanggung negara.

Nah, tapi tunggu dulu. Gw nulis ini bukan karena tiba-tiba jadi pakar hukum tata negara ya, hehe. Ceritanya tengah malem gw lagi scroll berita, terus ketemu kabar soal wapres yang katanya udah nyampein niat mundur ke presiden. Terus di kolom komentar rame banget orang nanya, "Emang kalau mundur masih dapet pensiun?" Ada juga yang bilang "Dapet 23 juta sebulan lifetime tuh!"

Gw jadi penasaran. Bener gak sih?

Jadi gw buka aturannya langsung. Bukan dari caption Instagram, tapi dari undang-undangnya.

Oh iya, satu hal penting dulu. Per 11 November 2026, menurut keterangan Yusril Ihza Mahendra, wapres masih menjabat dan masih jalanin tugasnya. Jadi ini baru niat yang disampaikan, belum pengunduran diri yang resmi. Semua hak yang gw bahas di bawah baru berlaku kalau pengunduran dirinya memang resmi.

Aturannya Ada di Mana Sih?

Semuanya ada di UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Iya, 1978. Udah tua banget, tapi statusnya masih berlaku sampai sekarang.

Pasal 6 bilang: Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak dapat pensiun. Besarnya pensiun pokok 100% dari gaji pokok terakhir.

Kata kuncinya cuma satu: "berhenti dengan hormat".

Terus mundur itu masuk gak? Masuk. Di penjelasan UU-nya, yang dihitung pemberhentian tidak dengan hormat itu kalau diberhentikan lewat jalur pemakzulan karena pelanggaran. Jadi kalau mundur atas kemauan sendiri, statusnya tetap berhenti dengan hormat.

Jadi beda banget ya antara mundur sendiri sama dicopot.

Berapa Uang Pensiun Mantan Wapres per Bulan?

Ini bagian yang bikin orang ribut. Gw coba itung pelan-pelan ya.

Gaji pokok wapres itu dihitung 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres. Gaji pokok tertinggi itu punya Ketua DPR/MPR, yaitu Rp5.040.000. Jadi:

Komponen	Hitungan	Per Bulan
Pensiun pokok	100% × Rp20.160.000	Rp20.160.000
Tunjangan istri	10% dari pensiun pokok	Rp2.016.000
Tunjangan anak (2 anak)	2 × Rp403.200	Rp806.400
Total		± Rp22.982.400

Nah kan. Rp22,98 juta. Dibuletin jadi "23 juta". Jadi angka yang beredar itu gak ngawur, memang masuk akal.

Tapi ada satu hal yang sering kelewat. Selama menjabat, wapres juga dapat tunjangan jabatan Rp22 juta per bulan (dari Keppres 68/2001). Yang ini gak ikut dibawa ke pensiun. Pensiun cuma dihitung dari gaji pokok. Jadi penghasilan bulanannya justru turun lumayan jauh dibanding pas masih menjabat.

Terus ada juga tunjangan pangan, bentuknya uang senilai 10 kg beras per jiwa. Gak gede, tapi ada.

Gw sempet mikir, oh ternyata hitungannya mirip-mirip skema tunjangan keluarga PNS ya. Istri 10%, anak 2%. Bedanya cuma di angka pokoknya aja yang jauh lebih gede.

Fasilitas Mantan Wapres: Rumah, Mobil, Kesehatan

Selain duit bulanan, ada fasilitas lain yang menurut gw justru nilainya lebih gede:

• Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Teknisnya diatur di Perpres 52 Tahun 2014. Bahkan menurut PMK, luas seluruh lantai bangunannya maksimal 1.500 m². Segala pajak dan biaya terkait pemberian rumah itu ditanggung negara.
• Satu kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
• Biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya.

Rumah 1.500 m². Wadaw. Gw ngebayangin nyapu lantainya aja udah capek duluan, hiks.

Tapi oke, balik serius.

Apakah Wapres yang Mundur Dapat Pensiun Seumur Hidup?

Jawabannya iya. Pensiun mulai dibayar bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat. Pembayarannya berhenti kalau yang bersangkutan meninggal dunia, atau diangkat lagi jadi presiden/wapres (karena nanti dia dapet gaji lagi, bukan pensiun).

Dan kalau udah meninggal pun gak langsung selesai. Istrinya yang sah tetap dapat pensiun janda. Kalau istrinya lebih dari satu, dibagi rata. Itu ada di UU-nya juga.

Jadi kalau ada yang bilang "lifetime", ya secara aturan memang begitu.

Kok Bisa Sih, Mundur Tetap Dapat?

Ini pertanyaan yang muter-muter di kepala gw dari tadi.

Kalau dipikir-pikir, logika UU-nya sebenernya simpel. Pensiun itu dianggap penghargaan atas jabatan yang udah dijalani, selama orangnya gak berhenti karena kesalahan. Penjelasan UU 7/1978 juga nyebut bahwa mantan presiden dan wapres pada umumnya masih tetap menjalankan tugas kemasyarakatan. Jadi negara masih "ngurus" mereka.

Terus soal lamanya menjabat? UU ini gak bikin hitungan berdasarkan berapa tahun menjabat. Mau lima tahun penuh atau berhenti di tengah jalan, selama berhenti dengan hormat, pensiun pokoknya tetap 100% gaji pokok terakhir.

Nah di sini orang mulai beda pendapat. Ada yang bilang ini wajar, namanya juga penghargaan buat orang yang pernah megang jabatan tertinggi kedua di negara. Ada juga yang bilang aturan tahun 1978 ini udah saatnya ditinjau ulang, apalagi soal gak adanya syarat minimal masa jabatan.

Gw sendiri? Entahlah. Gw cuma pengen orang tau dulu aturannya kayak gimana sebelum ikut ribut di kolom komentar.

Ini Pernah Kejadian Sebelumnya Gak?

Pernah. Wapres pertama kita, Mohammad Hatta, mengundurkan diri tanggal 1 Desember 1956, setelah menjabat sekitar 11 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga tercatat berhenti dari posisi wapres sebelum masa jabatannya selesai. Jadi ini bukan hal yang belum pernah terjadi di Indonesia.

Bedanya, waktu Hatta mundur, UU 7/1978 belum ada. UU ini baru lahir tahun 1978, dan di dalamnya ada ketentuan peralihan buat bekas presiden/wapres yang berhenti sebelum UU itu berlaku.

Kalau Wapres Mundur, Siapa Gantinya?

Ini sebenernya di luar soal pensiun, tapi banyak yang nanya juga. Menurut UUD 1945, kalau kursi wapres kosong, presiden mengusulkan dua calon ke MPR, terus MPR yang milih. Batas waktunya paling lama 60 hari setelah MPR menerima usulan presiden.

FAQ Singkat

Wapres yang mundur dapat pensiun gak?

Dapat. Mundur dihitung berhenti dengan hormat, jadi berhak pensiun sesuai Pasal 6 UU 7/1978.

Berapa total pensiun mantan wapres per bulan?

Pensiun pokoknya Rp20,16 juta. Kalau ditambah tunjangan istri dan dua anak, totalnya sekitar Rp23 juta. Angkanya bisa beda tergantung jumlah tanggungan.

Apakah tunjangan jabatan Rp22 juta tetap dibayar setelah mundur?

Nggak. Tunjangan jabatan cuma buat yang lagi menjabat. Pensiun dihitung dari gaji pokok aja.

Kalau wapres dimakzulkan, tetap dapat pensiun?

Nggak. Pemakzulan masuk kategori berhenti tidak dengan hormat, jadi hak pensiun dan fasilitasnya gak berlaku.

Kapan pensiunnya mulai dibayar?

Mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Jadi ya gitu. Angka 23 juta itu bener. Seumur hidup juga bener. Plus rumah, mobil, kesehatan.

Pertanyaannya sekarang tinggal satu: aturan dari tahun 1978 ini masih pas gak buat zaman sekarang?

Menurut lo gimana?

Sumber: UU No. 7 Tahun 1978 (JDIH DPR), Perpres No. 52 Tahun 2014, PMK No. 120 Tahun 2022, Journalarta (11/11/2026), Bisnis.com.

What Does a Resigning Indonesian VP Actually Get? (English Version)

Short answer first: yes, an Indonesian vice president who resigns still gets a lifetime pension, because resigning counts as leaving office "with honor." The base pension is 100% of the last base salary, which is Rp20.16 million. Add the spouse and child allowances and you land at roughly Rp23 million a month. That's before the house, the car with a driver, and state-covered healthcare.

Okay, but let me back up a bit. I'm not suddenly a constitutional law expert or anything, haha. It was past midnight, I was scrolling the news, and I saw reports that the vice president had told the president he intended to step down. The comment sections were on fire. "Wait, do they still get a pension if they quit?" Someone else: "Rp23 million a month for life, bro!"

So I got curious. Is that actually true?

I went straight to the law. Not an Instagram caption. The actual statute.

One important thing first, though. As of November 11, 2026, according to Yusril Ihza Mahendra, the vice president is still in office and still doing the job. So far this is a stated intention, not an official resignation. Everything below only applies once a resignation actually becomes official.

Where Is This Even Written?

It's all in Law No. 7 of 1978 on the Financial and Administrative Rights of the President and Vice President and Former Presidents and Vice Presidents. Yes, 1978. Old as dirt, but still in force today.

Article 6 says a president or vice president who leaves office with honor is entitled to a pension, and the base pension equals 100% of the last base salary.

Everything hangs on that one phrase: "with honor."

So does resigning count? It does. The law's elucidation treats removal without honor as removal through impeachment for wrongdoing. Walking away voluntarily still counts as leaving with honor.

Quitting and getting kicked out are two very different things here.

How Much Is a Former VP's Monthly Pension?

This is the part everyone's arguing about, so let me do the math slowly.

The VP's base salary is set at four times the highest base salary of any other state official. That highest one belongs to the Speaker of the DPR/MPR: Rp5,040,000. So:

Component	Calculation	Per Month
Base pension	100% × Rp20,160,000	Rp20,160,000
Spouse allowance	10% of base pension	Rp2,016,000
Child allowance (2 kids)	2 × Rp403,200	Rp806,400
Total		≈ Rp22,982,400

There it is. Rp22.98 million, rounded up to "23 million." So the viral number isn't made up. It actually checks out.

What people tend to miss: while in office, a VP also gets a Rp22 million monthly position allowance (under Presidential Decree 68/2001). That one does not carry over into retirement. The pension is based on the base salary only, so monthly income actually drops quite a bit compared to when they were in office.

There's also a food allowance, paid in cash worth 10 kg of rice per family member. Not much, but it's there.

Funny thing is, the structure looks a lot like the family allowance scheme for regular civil servants: 10% for a spouse, 2% per child. The base number is just way bigger.

Former VP Perks: House, Car, Healthcare

On top of the monthly money, there are perks that are honestly worth more:

• A proper residence with furnishings. Details are in Presidential Regulation 52 of 2014, and a Finance Ministry regulation caps the total floor area at 1,500 m². All taxes and costs related to the house are covered by the state.
• A state-owned car with a driver.
• Healthcare costs for them and their family.

1,500 square meters. Yikes. Just thinking about sweeping that floor makes me tired, lol.

Okay, back to being serious.

Does a VP Who Resigns Really Get Paid for Life?

Yes. Payments start the month after the honorable discharge. They stop only if the person dies, or gets appointed president or VP again (because then they're back on salary, not pension).

And even death doesn't fully end it. The legal wife receives a widow's pension, and if there's more than one wife, it's split equally. That's in the law too.

So when people say "for life," legally speaking, they're right.

Wait, How Does Quitting Still Pay?

This question kept looping in my head.

The logic of the law is pretty simple, actually. The pension is treated as recognition for having held the office, as long as you didn't leave because of wrongdoing. The elucidation even notes that former presidents and VPs generally keep doing public service work, so the state keeps looking after them.

And length of service? The law doesn't scale anything by years in office. A full five-year term or leaving halfway, as long as it's with honor, the base pension is still 100% of the last base salary.

This is where opinions split. Some people say it's fair, it's recognition for someone who held the second-highest office in the country. Others say a law from 1978 is overdue for a review, especially since there's no minimum term requirement.

Me? Honestly, I don't know. I just want people to know what the rules actually say before jumping into the comment wars.

Has This Happened Before?

It has. Our very first vice president, Mohammad Hatta, resigned on December 1, 1956, after about 11 years in office. Sri Sultan Hamengkubuwono IX is also recorded as leaving the VP post before his term ended. So this isn't uncharted territory for Indonesia.

The difference is that Law 7/1978 didn't exist yet when Hatta resigned. It came in 1978, with transitional provisions covering former presidents and VPs who had left office before it took effect.

If the VP Resigns, Who Replaces Them?

Not strictly about pensions, but lots of people asked. Under the 1945 Constitution, if the VP seat becomes vacant, the president nominates two candidates and the MPR picks one, within 60 days of receiving the president's nomination.

Quick FAQ

Does a vice president who resigns get a pension?

Yes. Resigning counts as leaving with honor, so the pension applies under Article 6 of Law 7/1978.

How much is the total monthly pension?

The base pension is Rp20.16 million. With a spouse and two children, it comes to about Rp23 million. The exact figure depends on the number of dependents.

Is the Rp22 million position allowance still paid after resigning?

No. That allowance is only for people currently in office. The pension is based on base salary alone.

What if the VP is impeached instead?

Then no pension. Impeachment counts as removal without honor, so the pension and perks don't apply.

When does the pension start?

The month after the honorable discharge becomes official.

So yeah. The Rp23 million figure is real. "For life" is real too. Plus a house, a car, and healthcare.

The only question left: does a rule written in 1978 still fit today?

What do you think?

Sources: Law No. 7 of 1978 (DPR JDIH), Presidential Regulation No. 52 of 2014, Finance Minister Regulation No. 120 of 2022, Journalarta (Nov 11, 2026), Bisnis.com.

Terima kasih sudah mampir! Jika kamu menikmati konten ini dan ingin menunjukkan dukunganmu, bagaimana kalau mentraktirku secangkir kopi? 😊 Ini adalah gestur kecil yang sangat membantu untuk menjaga semangatku agar terus membuat konten-konten keren. Tidak ada paksaan, tapi secangkir kopi darimu pasti akan membuat hariku jadi sedikit lebih cerah. ☕️

☕ Buy Me Coffee