New Government Policy Cuts Online Ojek App Fees from 20% to 8%: What Drivers Get Now

Dari 20% ke 8%: Napas Lega Para Ojol di Ujung Jalanan Macet

Jumat siang itu, aku lagi ngobrol sama Oji, driver ojol langgananku. Dia lagi buka aplikasi sambil ngerokok di emperan toko. Matanya sayu, tapi masih sempat nyengir.

"Mas, tahu nggak? Sekarang potongan aplikasi cuma 8 persen," katanya pelan, seperti belum percaya.

Aku kaget. Lho bukannya dulu 20 persen? Turun drastis banget!

"Iya. Presiden baru yang bikin aturan. Namanya Perpres Nomor 27 Tahun 2026," Oji nyruput kopi pahitnya. "Kami udah demo berkali-kali. Sekarang didengerin."

Itu percakapan terjadi tepat setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online pada 1 Mei 2026. Hari Buruh. Pas banget simboliknya.

Tapi apa aja sih isi aturan ini? Dampaknya gede nggak buat driver kayak Oji? Dan buat kita sebagai pengguna? Yuk kita kupas pelan-pelan, pakai bahasa yang enak dicerna, tanpa akademis-akademisan.

Dulu Driver Dapat 80%, Aplikator 20% — Kini Driver Dapat 92%

Mari kita awali dengan angka yang paling bikin mata melek.

Sebelum Perpres ini terbit, sistem pembagian hasil antara driver dan aplikator seperti Gojek, Grab, dan lainnya adalah 80:20. Artinya, dari setiap Rp100.000 pendapatan kotor driver, Rp20.000 langsung melayang ke aplikator sebagai fee. Sisanya Rp80.000 untuk driver — tapi itu belum dipotong biaya bensin, servis motor, makan, dan kebutuhan harian.

Setelah Perpres Nomor 27 Tahun 2026, angkanya berubah drastis menjadi 92:8. Driver dapat minimal 92 persen, aplikator maksimal 8 persen.

Coba hitung simpel:

• Dulu: Rp100.000 → potongan Rp20.000 → driver dapat Rp80.000
• Sekarang: Rp100.000 → potongan Rp8.000 → driver dapat Rp92.000

Selisih Rp12.000 per Rp100.000 pendapatan. Kalau sehari seorang driver bawa pulang Rp300.000 (setelah potongan lama), sekarang dengan potongan baru, pendapatannya bisa naik jadi Rp345.000 per hari. Tambah Rp45.000 sehari. Sebulan (25 hari kerja) jadi tambahan Rp1.125.000.

Itu baru hitung kasar. Belum termasuk lembur atau orderan pas jam hujan yang tarifnya melambung.

Oji cerita padaku, dengan tambahan segitu, dia bisa "napas lebih lega". Uang jajan anaknya bisa nambah, atau paling nggak, motornya bisa lebih rajin diservis.

Bukan Hanya Potongan: Ada Jaminan Sosial Juga

Yang sering dilupakan orang saat bahas ojol: mereka tidak punya jaminan. Kalau jatuh dari motor di tengah jalan? Keluar biaya sendiri. Kalau sakit dan harus opname? Habis tabungan. Kalau kecelakaan sampe cacat? Ya Allah, nasib.

Nah, di Perpres ini, pemerintah juga mewajibkan aplikator memberikan:

• BPJS Kesehatan untuk driver aktif
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Prabowo, dalam pidatonya di Monas, bilang tegas: "Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS kesehatan, asuransi kesehatan."

Bayangkan — seorang driver yang tiap hari mempertaruhkan nyawa di jalanan, sekarang punya perlindungan. Kalau kecelakaan, biaya rumah sakit ditanggung. Kalau meninggal, keluarganya dapat santunan.

Ini bukan sekadar soal uang. Ini soal martabat.

Aku ingat cerita teman yang dulu jadi driver. Suatu hari dia ditabrak mobil saat boncengin penumpang. Kaki patah. Penumpang luka-luka. Aplikator? Hanya bilang "ikut prosedur asuransi" yang ternyata super ribet dan pencairannya berbulan-bulan. Alhasil, dia ngutang ke sana-sini buat biaya pengobatan.

Sekarang, semoga kejadian kayak gitu nggak terulang. Atau setidaknya, kalau terulang, ada jaring pengamannya.

Bagaimana Aplikator Menyikapi Aturan Baru Ini?

Jujur, aturan ini bakal bikin aplikator "ngilu". Pendapatan mereka dari fee driver turun drastis. Dari yang tadinya 20% jadi cuma 8%.

Tapi Presiden Prabowo nggak main-main. Dalam pidatonya, dia bilang dengan nada keras:

"Enak aje, elo yang keringetan, dia yang dapet duit. Sorry aje. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah usaha di Indonesia."

Wah, ini mic drop banget. Artinya, pemerintah serius. Nggak ada kompromi. Mau Gojek, Grab, atau aplikator lainnya, kalau masih maksa ambil fee di atas 8%, ya sudah — cabut aja dari Indonesia.

Apakah mereka akan hengkang? Enggak mungkin. Pasar Indonesia terlalu besar. Dengan puluhan juta pengguna aktif, aplikator pasti akan nurut. Mereka cuma perlu efisiensi internal. Mungkin gaji eksekutif dipotong, atau biaya operasional ditekan. Tapi itu urusan mereka, bukan urusan driver.

Poin penting: aturan ini mulai berlaku sejak Perpres diundangkan. Driver tidak perlu menunggu lagi. Potongan 8% sudah berjalan.

Perjalanan Panjang Demo Ojol yang Akhirnya Berbuah

Ngomongin aturan ini, nggak lengkap kalau nggak ngeliat sejarah panjang perjuangan driver ojol. Sejak 2024—2025, demo ojol di Jakarta dan sekitarnya sudah puluhan kali. Mereka menuntut:

• Potongan aplikasi yang lebih adil (dari 20% jadi 10—15%)
• Perlindungan sosial dan jaminan kesehatan
• Transparansi algoritma pembagian order
• Penghapusan sistem peringatan yang semena-mena

Banyak yang ngejek mereka. "Ya elah, ojol demo mulu, padahal penghasilan lumayan." Atau "Bosen kerja ya jangan jadi ojol."

Tapi coba bayangkan: kamu kerja 12—14 jam sehari, panas-panasan, hujan-hujanan, risiko kecelakaan tinggi, tapi setiap rupiah hasil keringatmu dipotong 20% untuk "biaya aplikasi" yang nggak jelas rinciannya. Sementara CEO perusahaan duduk di kantor ber-AC dengan gaji miliaran.

Adil? Jelas nggak.

Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, demo itu membuahkan hasil. Perpres 27/2026 lahir. Presiden yang baru mendengarkan.

Bukan berarti perjuangan selesai. Masih banyak PR. Masih perlu pengawasan biar aturan ini nggak cuma jadi kertas. Tapi setidaknya, ada perubahan nyata.

Apa Dampaknya buat Pengguna Ojol Kayak Kita?

Kamu mungkin bertanya, "Enak sih buat driver. Tapi gue sebagai konsumen gimana? Tarif naik nggak?"

Pertanyaan bagus.

Tarif ke konsumen belum tentu naik. Kenapa? Karena aplikator punya sumber pendapatan lain:

• Iklan di aplikasi
• Layanan premium (GrabUnlimited, GoPay Later, dll)
• Komisi dari merchant makanan
• Data users yang dijual (secara anonim, tentu saja)

Jadi, potongan driver turun bukan berarti aplikator bangkrut. Mereka cuma harus lebih kreatif cari untung, bukan malah membebani konsumen.

Bahkan, bisa jadi layanan jadi lebih baik. Driver yang lebih sejahtera cenderung lebih ramah, lebih aman dalam berkendara, dan lebih betah kerja — artinya, pengalamanmu sebagai penumpang juga meningkat.

Ada juga kemungkinan aplikator mengurangi promo besar-besaran. Tapi promo diskon 50% yang bikin rugi itu sebenarnya nggak sehat buat ekosistem jangka panjang. Lebih baik tarif stabil dan driver sejahtera daripada diskon gila-gilaan tapi driver babak belur.

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi di Lapangan

Aturan sudah keluar, tapi eksekusi di lapangan nggak selalu mulus. Beberapa kesalahan yang sering terjadi:

1. Driver nggak paham detail aturan

Banyak driver cuma dengar kabar burung dari grup WhatsApp atau medsos. Akibatnya, informasi simpang siur. Ada yang kira potongan langsung 0% (nggak, tetap 8%). Ada yang kira BPJS langsung aktif otomatis (nggak, harus didaftarkan aplikator).

Solusi: Driver harus rajin baca pengumuman resmi dari aplikator atau kementerian terkait. Jangan cuma percaya info dari grup yang belum tentu benar.

2. Aplikator masih "nakal" dengan biaya terselubung

Ini yang paling dikhawatirkan. Potongan turun jadi 8% resmi, tapi aplikator bikin biaya baru: "biaya layanan premium", "biaya keamanan", atau "biaya administrasi". Ini tentu melanggar semangat Perpres.

Solusi: Driver dan konsumen harus berani melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Ombudsman jika menemukan praktik semacam itu.

3. Driver lupa hak-hak lain yang diatur Perpres

Perpres ini juga mengatur jam istirahat, pembatasan order maksimal, dan larangan pemutusan hubungan kerja sepihak. Banyak driver yang cuma fokus ke potongan 8%, padahal hak-hak lain sama pentingnya.

Solusi: Pelajari isi Perpres secara lengkap. Jangan cuma baca berita utama.

4. Konsumen jadi "sok tahu" dan merendahkan driver

"Eh sekarang lo dapet 92% ya, kok masih minta tip sih?" — pernyataan kayak gini nggak elok. Tip adalah bentuk apresiasi, bukan kewajiban. Aturan baru bukan berarti driver kaya raya. Mereka tetap butuh pendapatan lebih.

Solusi: Tetap hormati driver. Beri tip jika mampu. Anggap mereka mitra, bukan pembantu.

Pelajaran Hidup dari Kisah Perjuangan Ojol

Ada yang menarik dari cerita Perpres ini. Sebuah pelajaran yang mungkin nggak kepikiran.

Orang sering bilang: "Nasib buruk itu karena kamu malas." Tapi coba lihat ojol. Mereka kerja keras. Dari subuh sampai malam. Di jalanan macet, polusi, risiko mati. Tapi tetap saja, penghasilan mereka nggak cukup karena sistemnya nggak adil.

Kadang, masalah kita bukan karena kurang usaha. Tapi karena sistem yang mencekik.

Para driver ojol akhirnya sadar: mereka harus bersuara bersama. Demo, tuntut, lobi ke pemerintah. Bukan cuma mengeluh di medsos atau pasrah dengan keadaan.

Dan hasilnya? Perubahan nyata. Bukan karena mereka pinter pidato atau kaya. Tapi karena mereka bersatu.

Buat kita yang mungkin kerja di kantoran, atau jadi freelancer, atau pedagang kecil — pelajarannya sama: jangan pernah anggap rendah kekuatan kolektif. Suaramu kecil. Tapi jika digabung dengan ribuan suara lain, bisa menggetarkan Istana Negara.

Juga, penting untuk memilih pemimpin yang berpihak ke rakyat kecil. Prabowo, dalam kasus ini, menunjukkan keberanian. Dia berani potong "kue" aplikator dan kasih ke driver. Itu nggak populis di kalangan konglomerat, tapi populis di kalangan rakyat. Dan kita butuh lebih banyak pemimpin seperti itu.

Langkah Praktis yang Bisa Dilakukan Driver Mulai Hari Ini

Oke, aturan sudah keluar. Tapi nggak cukup cuma tahu. Driver harus bertindak. Ini langkah praktisnya:

• Cek rincian potongan di aplikasi masing-masing. Pastikan sudah sesuai 8%. Jika masih 20%, screenshot dan laporkan.
• Tanyakan ke support aplikator tentang BPJS Kesehatan. Kapan didaftarkan? Nomor kepesertaannya apa? Jangan cuma dijanjikan.
• Gabung atau bentuk koperasi driver. Koperasi bisa jadi alat tawar yang lebih kuat daripada demo sporadis.
• Catat pendapatan harian secara manual. Jangan cuma percaya hitungan aplikasi. Buku kecil atau catatan di HP akan membantumu membandingkan sebelum dan sesudah Perpres.
• Sosialisasikan ke driver lain yang kurang paham. Jangan jadi egois. Semakin banyak driver paham aturan, semakin kuat posisi tawar kolektif.

Ingat, aturan ini baru awal. Masih perlu diawasi, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jangan sampai euforia membuat kita lengah.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Driver dan Konsumen

1. Apakah potongan 8% ini berlaku untuk semua order, termasuk order makanan dan barang?

Iya. Perpres ini berlaku untuk seluruh layanan transportasi online, termasuk pengantaran makanan, barang, dan penumpang. Pokoknya semua order yang melibatkan driver sebagai mitra pengemudi.

2. Kapan aturan ini mulai efektif?

Sejak Perpres diundangkan pada 1 Mei 2026. Aplikator wajib langsung menyesuaikan sistem potongan mereka. Jika masih ada yang pakai potongan 20%, itu ilegal.

3. Apakah driver bisa dipecat jika menuntut hak ini?

Tidak. Perpres melarang pemutusan hubungan kerja sepihak karena driver menuntut haknya. Jika dipecat, driver bisa melapor ke Disnaker atau menggugat secara perdata.

4. Bagaimana dengan driver yang sudah punya BPJS mandiri? Apakah bisa double?

Bisa, tapi tidak perlu. BPJS yang diberikan aplikator bersifat kolektif dan gratis untuk driver. Sebaiknya driver menghentikan kepesertaan mandiri (jika punya) dan memanfaatkan dari aplikator. Tapi pastikan dulu aplikator benar-benar mendaftarkan.

5. Apakah aturan ini juga berlaku untuk kurir logistik seperti JNE, SiCepat, dll?

Belum. Perpres ini spesifik untuk pekerja transportasi online yang terafiliasi dengan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sejenisnya. Kurir logistik konvensional punya aturan berbeda. Tapi ini bisa jadi preseden bagus untuk mereka.

---

Penutup: Selesai Satu Babak, Masih Banyak PR

Pulang dari ngobrol sama Oji, aku naik motor bonceng di belakangnya. Jalanan Jakarta macet seperti biasa. Tapi langit sore itu cerah. Oji sesekali bersiul kecil, matanya lebih fokus ke jalan.

Aku bertanya, "Ji, sekarang udah lega?"

"Lega sih. Tapi waspada," jawabnya sambil belok ke gang sempit. "Aplikator tuh pinter-pinter. Pasti cari celah. Kami harus terus awasin."

Seperti kata pepatah, perjuangan belum selesai sampai keadilan benar-benar dirasakan.

Perpres 27/2026 adalah kemenangan besar. Tapi ia akan sia-sia jika tidak diawasi dan dirawat bersama. Tugas kita semua — driver, konsumen, pemerintah, bahkan jurnalis seperti aku — untuk memastikan janji ini tidak berakhir sebagai pemanis bibir belaka.

Dan buat para driver yang masih ragu: kalian sudah luar biasa. Perjuangan kalian membuahkan hasil. Jangan berhenti. Terus suarakan. Karena di balik setir dan helm itu, ada mimpi-mimpi kecil yang layak dilindungi.

Selamat bekerja, para pahlawan jalanan. Sekarang, giliran kalian yang tersenyum.

From 20% to 8%: Indonesia's Online Bike Drivers Finally Breathe Easier

Friday afternoon. I was chatting with Oji, my regular online motorcycle taxi driver. He was leaning against a shop wall, scrolling his app while smoking a cigarette. Tired eyes, but still managing a grin.

"Hey, did you know? Now the app fee is only 8 percent," he said softly, like he still couldn't believe it.

I was shocked. Wasn't it 20 percent before? That's a huge drop!

"Yeah. The new president made the regulation. It's called Presidential Regulation No. 27 of 2026," Oji sipped his bitter coffee. "We've protested so many times. Now they're finally listening."

That conversation happened right after President Prabowo Subianto officially issued the regulation on Online Transportation Worker Protection on May 1st, 2026. Labor Day. Perfectly symbolic.

But what exactly is in this regulation? How big is the impact for drivers like Oji? And for us as consumers? Let's break it down slowly, in language that's easy to digest — no academic jargon.

Drivers Used to Get 80%, Now They Get 92%

Let's start with the number that'll make your eyes widen.

Before this regulation, the revenue split between drivers and app companies like Gojek, Grab, and others was 80:20. That means for every IDR 100,000 (about $6.50 USD) of a driver's gross earnings, IDR 20,000 would fly directly to the app company as a fee. The remaining IDR 80,000 went to the driver — and that's before deducting gas, motorcycle maintenance, food, and daily needs.

After Presidential Regulation No. 27/2026, the numbers changed dramatically to 92:8. Drivers get a minimum of 92 percent, apps get a maximum of 8 percent.

Simple math:

• Before: IDR 100,000 → IDR 20,000 fee → driver gets IDR 80,000
• Now: IDR 100,000 → IDR 8,000 fee → driver gets IDR 92,000

A difference of IDR 12,000 per IDR 100,000 earnings. If a driver used to take home IDR 300,000 per day (after fees), now they'd earn around IDR 345,000 — an extra IDR 45,000 daily. Over a month (25 working days), that's an additional IDR 1,125,000 (around $73 USD).

That's just a rough estimate. Not including overtime or surge pricing during rainstorms.

Oji told me that with this extra cash, he can "breathe a little easier." More money for his kid's allowance, or at least more frequent motorcycle servicing.

It's Not Just About the Fee: Social Security Is Included

What people often forget when discussing online drivers: they had no safety net. Fall off a motorcycle in the middle of traffic? Pay for it yourself. Get sick and need hospitalization? There goes your savings. Get into an accident that causes permanent disability? Oh God, what then?

Now, this regulation requires app companies to provide:

• National Health Insurance (BPJS Kesehatan) for active drivers
• Work Accident Insurance (JKK)

Prabowo, in his speech at the National Monument, stated firmly: "As I said earlier, they must be given work accident insurance, they will get BPJS health insurance. Also, the revenue share — from 80% for drivers, now it becomes a minimum of 92% for drivers."

Imagine — a driver who risks their life on the road every single day, now has protection. If there's an accident, hospital bills are covered. If they die, their family receives compensation.

This isn't just about money. It's about dignity.

I remember a friend who used to drive. One day, he was hit by a car while carrying a passenger. Broken leg. Passenger injured. The app company? They just said "follow our insurance procedure" — which turned out to be incredibly complicated, with claims taking months to process. He ended up borrowing money from everyone just to pay for treatment.

Hopefully, stories like that won't repeat. Or at least, if they do, there's now a safety net.

How Are App Companies Responding?

Honestly, this regulation will make app companies feel the pain. Their revenue from driver fees just plummeted from 20% to only 8%.

But President Prabowo wasn't messing around. In his speech, he said firmly:

"How convenient — you're the one sweating, and they get the money. Sorry, no way. If they don't want to follow our rules, don't do business in Indonesia."

That's a serious mic drop moment. The government means business. No compromise. Whether it's Gojek, Grab, or other apps — if they still try to take more than 8%, just leave Indonesia.

Will they leave? Absolutely not. Indonesia's market is too huge. With tens of millions of active users, the apps will comply. They just need internal efficiency — maybe cut executive bonuses or reduce operational costs. But that's their problem, not the drivers'.

Key point: this regulation took effect immediately upon issuance. Drivers don't have to wait any longer. The 8% fee is now in effect.

The Long Journey of Driver Protests Finally Pays Off

When talking about this regulation, we have to look at the long history of drivers' struggle. From 2024 to 2025, there were dozens of protests in Jakarta and surrounding areas. Their demands:

• Fairer app fees (from 20% down to 10-15%)
• Social protection and health insurance
• Transparency in order distribution algorithms
• Abolishment of arbitrary warning systems

Many people mocked them. "Oh please, drivers always protest, even though they earn decent money." Or "If you hate the job, just quit."

But try to imagine: working 12-14 hours daily, scorching heat, pouring rain, high accident risk — and every single rupiah you sweat for gets a 20% deduction for "app fees" with no clear breakdown. Meanwhile, the company's CEO sits in an air-conditioned office with a multi-billion rupiah salary.

Fair? Obviously not.

And finally, after months and even years of protests, it paid off. Presidential Regulation 27/2026 was born. The new president listened.

That doesn't mean the struggle is over. There's still a lot of homework. There still needs to be oversight to ensure this regulation doesn't just become paper. But at least, there's tangible change.

What Does This Mean for Us as Users?

You might be asking, "Great for drivers. But what about me as a customer? Will prices go up?"

Good question.

Customer fares won't necessarily increase. Why? Because app companies have other revenue streams:

• In-app advertising
• Premium services (GrabUnlimited, GoPay Later, etc.)
• Commissions from food merchants
• User data (anonymized, of course)

So the driver fee reduction doesn't mean the apps go bankrupt. They just have to be more creative in making profits, rather than burdening consumers.

In fact, service quality might improve. Drivers who are more financially secure tend to be friendlier, drive more safely, and stay on the job longer — which means your experience as a passenger also gets better.

There's also a chance the apps will reduce crazy promotions. But those 50% discount promos that actually lose money aren't healthy for the long-term ecosystem anyway. Better stable fares and prosperous drivers than insane discounts that leave drivers exhausted.

Common Mistakes That Happen on the Ground

Regulations are issued, but execution isn't always smooth. Some common mistakes:

1. Drivers don't understand the details

Many drivers only hear rumors from WhatsApp groups or social media. Information gets jumbled. Some think the fee is now 0% (no, it's still 8%). Some think health insurance is automatically active (no, the app company has to register them).

Solution: Drivers should regularly read official announcements from the apps or relevant ministries. Don't just trust unverified group info.

2. Apps get "naughty" with hidden fees

This is the biggest worry. The official fee drops to 8%, but apps create new charges: "premium service fee," "security fee," or "administrative fee." This obviously violates the spirit of the regulation.

Solution: Drivers and consumers should report such practices to the Ministry of Manpower or the Ombudsman.

3. Drivers forget other rights in the regulation

This regulation also covers rest periods, maximum order limits, and prohibition of unilateral termination. Many drivers focus only on the 8% fee, when other rights are equally important.

Solution: Study the entire regulation. Don't just read the headline news.

4. Consumers become "know-it-alls" who disrespect drivers

"Hey, now you get 92%, why are you still asking for tips?" — comments like this are not cool. Tips are a form of appreciation, not obligation. The new regulation doesn't make drivers rich. They still need extra income.

Solution: Always respect your driver. Tip if you can. Treat them as partners, not servants.

Life Lessons from the Drivers' Struggle

There's something interesting about this whole story. A lesson you might not have thought about.

People often say: "Your bad situation is because you're lazy." But look at the drivers. They work hard. From dawn till night. In traffic jams, pollution, risking death. Yet their income still isn't enough because the system is unfair.

Sometimes, your problem isn't a lack of effort. It's a system that strangles you.

The drivers eventually realized: they had to speak up together. Protest, demand, lobby the government. Not just complain on social media or surrender to circumstances.

And the result? Real change. Not because they're great speakers or rich. But because they united.

For those of us who might work in an office, freelance, or run a small business — the lesson is the same: never underestimate collective power. Your voice alone is small. But combined with thousands of others, it can shake the Presidential Palace.

Also, it's crucial to choose leaders who side with ordinary people. Prabowo, in this case, showed courage. He dared to cut the app companies' "pie" and give it to drivers. That's not populist among conglomerates, but it is populist among the people. And we need more leaders like that.

Practical Steps Drivers Can Take Starting Today

Okay, the regulation is out. But it's not enough just to know. Drivers must act. Here are practical steps:

• Check the fee breakdown in your app. Make sure it's 8%. If it's still 20%, screenshot and report it.
• Ask app support about the health insurance. When will you be registered? What's your membership number? Don't just accept promises.
• Join or form a driver cooperative. A cooperative can be a stronger bargaining tool than sporadic protests.
• Track your daily earnings manually. Don't just trust the app's calculations. A small notebook or phone note will help you compare before and after the regulation.
• Share information with other drivers who are less informed. Don't be selfish. The more drivers understand the regulation, the stronger your collective bargaining power.

Remember, this regulation is just the beginning. It still needs to be monitored, maintained, and even improved. Don't let euphoria make you complacent.

FAQ: Common Questions from Drivers and Consumers

1. Does the 8% fee apply to all orders, including food and package delivery?

Yes. This regulation applies to all online transportation services, including food delivery, package delivery, and passengers. Basically all orders involving a driver as a transportation partner.

2. When does this regulation take effect?

As soon as the Presidential Regulation was enacted on May 1, 2026. App companies must immediately adjust their fee structure. If any are still using 20%, that's illegal.

3. Can drivers be fired for demanding these rights?

No. The regulation prohibits unilateral termination of partnerships because drivers demand their rights. If fired, drivers can report to the Manpower Office or file a civil lawsuit.

4. What about drivers who already have their own BPJS? Can it be double?

It's possible, but not necessary. The BPJS provided by app companies is collective and free for drivers. Drivers should ideally cancel their personal membership (if they have one) and use the app company's. But first make sure the app company actually registers you.

5. Does this regulation also apply to logistics couriers like JNE, SiCepat, etc.?

Not yet. This regulation is specifically for online transportation workers affiliated with apps like Gojek, Grab, Maxim, and the like. Conventional logistics couriers have different rules. But this could set a good precedent for them.

---

Closing: One Chapter Ends, But Much Homework Remains

After chatting with Oji, I rode behind him on his motorcycle. Jakarta's traffic was as congested as usual. But the late afternoon sky was clear. Oji whistled occasionally, his eyes more focused on the road.

I asked, "Feeling relieved now?"

"Relieved, yes. But still cautious," he answered while turning into a narrow alley. "These app companies are smart. They'll look for loopholes. We have to keep watching."

As the saying goes, the struggle isn't over until justice is truly felt.

Presidential Regulation 27/2026 is a big victory. But it will be meaningless if not monitored and nurtured collectively. It's the duty of all of us — drivers, consumers, the government, even journalists like me — to ensure this promise doesn't end up as empty rhetoric.

And to the drivers who still doubt: you've been extraordinary. Your struggle has paid off. Don't stop. Keep raising your voices. Because behind that handlebar and helmet, there are small dreams that deserve protection.

Keep working, you heroes of the streets. Now, it's your turn to smile.

Terima kasih sudah mampir! Jika kamu menikmati konten ini dan ingin menunjukkan dukunganmu, bagaimana kalau mentraktirku secangkir kopi? 😊 Ini adalah gestur kecil yang sangat membantu untuk menjaga semangatku agar terus membuat konten-konten keren. Tidak ada paksaan, tapi secangkir kopi darimu pasti akan membuat hariku jadi sedikit lebih cerah. ☕️

☕ Buy Me Coffee